Demitosisasi Gerakan Mahasiswa

IMG-1393(tulisan untuk pengantar buku Gerakan Mahasiswa sebagai Kelompok Penekan)

Hari-hari ini, ketika gegap gempita media sosial membuat setiap orang bisa mengungkapkan berbagai pendapatnya secara bebas, ketika kanal-kanal aspirasi politik terbuka lebar, apa pentingnya membahas sejarah gerakan mahasiswa?

Pertanyaan klise tersebut barangkali mengandung nada pesimisme yang kental. Kita juga akan mendapat jawaban yang tidak pernah tuntas-paripurna-final terutama tentang peran politik gerakan mahasiswa.  Meski demikian, ia tetap perlu dijawab setidaknya sebagai bahan refleksi bagi kondisi gerakan mahasiswa saat ini. Tidak untuk melakukan mitologisasi romantisme “kebesaran” gerakan mahasiswa. Lebih dari itu, jawaban atas pertanyaan tersebut menjadi penting untuk mengetahui posisi di mana saat ini posisi gerakan mahasiswa, dalam konteks zaman seperti apa ia berada, dan apa yang selanjutnya harus ia lakukan dalam merespon derap langkah perubahan zaman tersebut.

Dalam lintasan sejarah di Indonesia, mahasiswa kerap ditempatkan dalam posisi yang penting dalam beberapa episode perubahan sosial politik. Secara politis, posisi itu tidak tercipta begitu saja. Ia justru merupakan realitas yang dikonstruksi dan direproduksi. Realitas yang dibekukan dan kita kenal dengan angkatan-angkatan atau tonggak-tonggak. Inilah yang membuat sebagian besar aktivis gerakan mahasiswa familiar dengan “keberhasilan” angkatan 1966, 1974, 1998, dan sebagainya.

Angkatan atau tonggak-tonggak tersebut bahkan kadang menjadi semacam beban yang diwariskan ke generasi penerusnya. Beberapa tokoh memiliki kategori masing-masing dalam merumuskan periode angkatan-angkatan tersebut. Pramoedya Ananta Toer misalnya. Dalam pidato pengukuhannya sebagai anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD) pada 21 Maret 1999, Pramoedya membagi tonggak-tonggak tersebut dalam enam bagian :

Pertama, angkatan belasan yang terdiri dari “para mahasiswa yang mendapat beasiswa dari pemerintah kolonial bersama dengan para eksterniran Indische Partij.” Kedua, angkatan 20-an dengan Sumpah Pemudanya yang juga gemilang. Ketiga, angkatan 45 yang “tanpa sesuatu pamrih, tanpa bercadang, siap mengorbankan jiwa dan raga mereka mempertahankan kemerdekaan nasional di setiap jengkal tanah air.”

Keempat, angkatan 66 yang menurut Pramoedya “tak ada sesuatu yang masih perlu dinilai.” Kelima, angkatan Malari (1974) yang menghendaki reformasi dengan pekikan “militer kembali ke barak.” Keenam, angkatan muda PRD yang dipercayai “akan lebih berhasil dari angkatan-angkatan sebelumnya” dan “tidak melecehkan harga manusia Indonesia dengan jalan pembantaian dan perampasan hak-hak azasinya.”

Dengan nada yang serupa, meski tak sama, Luthfi Hamzah Husin dalam bukunya ini juga mencoba membagi  ke dalam angkatan-angkatan untuk melihat dinamika sejarah Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (KM UGM). Luthfi menggunakan masa sebuah rezim pemerintahan sebagai tonggak bagi eksistensi KM UGM yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Pascareformasi.

Dengan menggunakan masa pemerintahan sebuah rezim sebagai tonggak angkatan, kondisi KM UGM diasumsikan merupakan sebuah respon terhadap sistem politik yang sedang berlaku. Dari situ juga terlihat proses dialektis antara gerakan mahasiswa dengan konteks sosial politiknya. Kondisi obyektif itu terlihat jelas dari bagaimana respon terhadap kondisi sistem politik yang bergerak baik dari pendulum otoriter maupun demokratik.

Di era Orde Lama misalnya, ketika politik menjadi panglima dan dipenuhi jargon-jargon “ofensif revolusioner”, KM UGM melalui Dewan Mahasiswa sebagai lembaga perwakilannya, menjadi medan kontestasi bagi organisasi gerakan-gerakan mahasiswa ekstrakampus yang juga mencerminkan spektrum ideologi dan politik nasional saat itu. Ketika Orde Lama menemui senjakalanya, KM UGM memiliki peran signifikan dalam membantu proses identifikasi konseptual-teoritis yang menyumbangkan ide bagi tegaknya ideologi Orde Baru.

Francois Raillon dalam bukunya yang berjudul Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia: Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974 (1984) membantu kita untuk mencandra dinamika gerakan mahasiswa di masa tersebut. Sementara ketika era pascareformasi setelah jatuhnya rezim Soeharto, langkah gerak KM UGM segendang sepenarian dengan liberalisasi dan komersialisasi pendidikan yang salah satunya dimulai di UGM.

Penonggakan gerakan mahasiswa ke dalam angkatan-angkatan semacam itu sebenarnya juga bukan tanpa problem. Justru di situ terletak satu masalah mendasar ketika mendiskusikan sejarah dan eksistensi gerakan mahasiswa. Sebab, ia membawa kita pada kecenderungan untuk memitoskan dan bahkan percaya pada ilusi tentang “kebesaran” gerakan mahasiswa. Untuk melihat hal ini kita bisa membaca pendapat Taufik Abdullah dalam pengantar buku Pemuda dan Perubahan Sosial (1974).

Dengan mengutip pidato Max Webber, Taufik mengajukan sebuah pertanyaan penting : “Apalah arti hidup sebagai angkatan muda yang selalu dibayangi oleh kebanggaan generasi yang lebih tua tentang keagungan hasil yang mereka capai? Apakah generasi sesudah itu hanyalah pengekor, epigon yang menerima pewarisan?” Pada titik ini, “keberhasilan” generasi gerakan mahasiswa dahulu dianggap akan membebani generasi selanjutnya. Apalagi, standar-standar “kesuksesan” di masa lalu hampir selalu dijadikan rujukan generasi saat ini. Perhatikan diskursus yang muncul dalam tubuh internal organisasi gerakan mahasiswa baik intra maupun ekstrakampus.

Pada konteks ini, demitosisasi gerakan mahasiswa menjadi penting untuk dilakukan oleh aktivis-aktivis saat ini. Zaman terus bergerak. Kondisi obyektif berbeda, yang artinya menuntut standar berbeda untuk mengukur sejauh apa mahasiswa bisa menampilkan perannya. Dalam rezim keterbukaan pasca otoritarianisme, demitosisasi juga penting karena era ini memunculkan jarak antara harapan dan kenyataan. Masa yang menumbuhkan semangat optimisme sekaligus pesimisme yang tak kalah besar dalam waktu yang bersamaan. Sjahrir dalam tulisannya di Majalah Prisma yang berjudul Dilema Pembangunan dan Kebebasan : Mahasiswa di Masa Klimakterik (1978) menyebut periode semacam ini dengan istilah klimakterik.”

Di satu sisi, mahasiswa berada dalam lingkup perguruan tinggi yang menjadi asal pemikiran-pemikiran demokratis, yang menuntutnya untuk terus berpikir secara kritis. Sementara di lain sisi, dia berada dalam lingkungan masyarakat yang menuntutnya untuk mengabdi, pengabdian masyarakat. Ada jarak lebar antara teori-teori yang dipelajari di ruang-ruang kelas dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat sehari-hari.

Ikhtiar demitosisasi sejak semula mesti kita tempatkan sebagai proses dialektis yang berjalan seiring di antara kondisi subjektif mahasiswa dan keadaan objektif. Jadi laku reflektif bisa menemukan simpulan yang bisa dipertanggungjawabkan. Cermati pendapat Hermawan Sulistiyo dalam Penakluk Rezim Orde Baru : Gerakan Mahasiswa 1998 (1999), yang mengajukan empat alasan utama mengalami disorientasi peran justru di era keterbukaan pasca Orde Baru runtuh. Pertama, kerangka hukum bagi penanganan unjuk rasa melalui Undang-Undang (UU) No 9/1998. UU ini seolah-olah memberikan hak kepada masyarakat tentang kebebasan berpendapat. Namun, di sisi lain justru mempersempit ruang gerak serta memberikan legitimasi hukum yang cukup kuat bagi para penegak hukum untuk bersikap keras dan represif.

Kedua, liberalisasi pers telah membuka koridor baru bagi kepentingan publik. Sehingga gerakan mahasiswa tidak lagi menjadi satu-satunya sarana penyaluran aspirasi masyarakat. Ketiga, gerakan mahasiswa sampai pada titik jenuh. Hal ini diakibatkan siklus sejarah yang memberikan terulangnya situasi pasca lengsernya Soeharto. Hal ini ditambah dengan liberalisasi kampus sejak 1999 yang membuat biaya pendidikan di Indonesia semakin mahal. Kondisi ini menyebabkan banyak mahasiswa mengalami kesulitan untuk bertahan hidup di gerakan dan kuliah.

Keempat, terbukanya koridor politik melalui liberalisasi pembentukan partai-partai politik . Kondisi ini, membuat sebagian kalangan mahasiswa ikut terjebak dalam euforia politik formal. Indikasinya, organisasi gerakan mahasiswa ekstra kampus yang seringkali mendominasi lembaga intra kampus memperlihatkan afiliasi yang bisa dirasakan terhadap parpol tertentu. Bahkan, seperti diungkapkan Abdul Gaffar Karim dalam kata pengantar di buku Dynamics of Islamic Student Movement (2009), afiliasi tersebut semakin tidak disangkal. Meskipun, afiliasi memang masih menimbulkan pertanyaan. Apakah “pengakuan” tersebut didasarkan pada kalkulasi politik jangka panjang yang matang, atau hanya sekadar impuls kegairahan mahasiswa semata.

Pembacaan atas konteks selanjutnya juga mesti melihat perkembangan teknologi komunikasi yang semakin masif. Bagaimanapun, perkembangan teknologi telah membuka kanal-kanal atau ruang-ruang baru bagi mahasiswa jika masih ingin memposisikan dirinya sebagai gerakan penekan sebagaimana ditegaskan Luthfi dalam buku ini. Pelajaran dari revolusi demokratik di berbagai belahan dunia seperti di Mesir, Libya, Tunisia, dan yang terbaru di Hong Kong menunjukkan betapa pentingnya penggunaan teknologi khususnya media sosial.

Salah satu pentingnya media sosial adalah sebagai medium pembentuk opini publik. Dalam era di mana informasi menjadi oksigen demokrasi, perang opini menjadi tak terhindarkan. Mahasiswa akan sulit memperjuangkan ide-idenya jika gagal memaksimalkan ruang-ruang yang terbuka ini. Konglomerasi media di Indonesia telah menutup diskursus bagi narasi-narasi alternatif yang berpihak kepada rakyat yang termarginalkan. Sulit menyangkal bahwa media arus utama lebih berpihak kepada para pemilik modal. Hiruk-pikuk politik pemilihan presiden yang baru saja berlalu telah memberikan kepada kita sebuah gambaran yang gamblang mengenai keberpihakan media.

Sebagai catatan, di samping potensi radikalnya, era media sosial seperti sekarang sebenarnya juga mengandung potensi bonoisme gerakan mahasiswa. Istilah ini merujuk pada Bono, vokalis U2, grup band asal Irlandia yang dalam setiap konsernya di berbagai negara selalu membawa isu-isu mengenai HAM, kemiskinan, antipemanasan global, dan lainnya. Persoalan mendasarnya, aksi-aksi semacam itu hanya bersifat permukaan, tambal sulam, dan tidak mampu menyentuh akar persoalan struktural yang menyebabkan kesenjangan sosial terjadi.

Kita tentu berharap hal ini tidak menimpa gerakan mahasiswa di mana mereka tidak berusaha menyentuh persoalan secara nyata, hanya melakukan berbagai perayaan dan selebrasi politik semata. Kecenderungan semacam ini sudah terlihat. Misalnya saja kegenitan mahasiswa menggunakan petisi online yang akhir-akhir ini marak dilakukan tapi enggan melakukan aksi turun ke bawah dengan konkrit. Ini menurut saya hal paling penting yang harus diperhatikan. Gerakan mahasiswa sudah semestinya menggabungkan peluang yang ditawarkan perkembangan media sosial dengan kerja-kerja turun ke bawah atau pengorganisasian rakyat.

UGM sudah memberikan pelajaran. Seminimnya bisa dilihat dari kemunculan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang digagas eks Sekretaris Dewan Mahasiswa UGM Koesnadi Hardjasoemantri di tahun 1970-an. Hal ini yang sedikit luput dibahas Luthfi dalam bukunya. Terlepas dari berbagai kekurangannya yang semakin hari semakin terlihat, program semacam itu bisa mendekatkan ideal-ideal yang ada di benak mahasiswa dengan kondisi riil yang dihadapi rakyat. Dengan kata lain, mahasiswa tidak boleh terjebak dalam logika elit dengan gerakan yang juga elitis. Persatuan gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat bisa menjadi satu standar keberhasilan yang layak diajukan. Sehingga gerakan maupun ide-ide yang digagas tidak berjalan dalam ruang kosong.

*Wisnu Prasetya Utomo (Pegiat Gerakan Tolak Komersialisasi UGM 2009-2011)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>