Imperialisme Budaya di Televisi

buku bang ade

  • Judul              : Televisi Indonesia di Bawah Kapitalisme Global
  • Penulis           : Ade Armando
  • Penerbit          : Penerbit Buku Kompas
  • Terbit              : 2016
  • Tebal               : xvi + 288 halaman

Buku yang diangkat dari disertasi Ade Armando ini menjadi sumbangan penting dalam khazanah kajian ekonomi politik media di Indonesia. Melacak akar ruwetnya sistem penyiaran dan membanjirnya tayangan impor di televisi.

Menurut Ade Armando, dosen Universitas Indonesia dan komisioner Komisi Penyiaran Indonesia periode pertama, televisi telah membantu Indonesia menjadi “pasar yang ramah” bagi produk-produk transnasional sebagai konsekuensi globalisasi ekonomi. “Pasar yang ramah” ini tidak hanya melalui iklan dan tayangan-tayangan impor yang pelan-pelan mendominasi wajah televisi, tetapi juga infrastruktur televisi.

Maka Anda tak perlu heran jika belakangan ini demam tayangan Turki mewarnai televisi, belum lama sebelumnya pernah muncul demam tayangan-tayangan Asia Timur, India, atau jauh sebelumnya Amerika Serikat. Apa yang ironis dari kondisi ini bukan ihwal sentimen nasionalisme atau anti asing. Problem yang kemudian muncul lebih karena dalam lanskap industri televisi (dan media secara umum) Indonesia kemudian hanya menjadi konsumen dalam pasar global bagi industri hiburan, alih-alih produsen, di negeri sendiri.

Kondisi semacam ini tidak muncul dengan tiba-tiba. Ia merupakan akumulasi dari kebijakan penyiaran yang berjalan tanpa cetak biru, sentralisasi sistem penyiaran yang menyebabkan tayangan televisi Jakarta-sentris dan kemudian melahirkan-menguntungkan perusahaan periklanan global, pengabaian lembaga penyiaran publik (TVRI-RRI), serta dibiarkannya rating sebagai faktor determinan dalam menentukan isi tayangan televisi.

Perdebatan Imperialisme

Sebelum masuk ke dalam pembahasan dunia penyiaran yang lebih kompleks, Ade memulai analisisnya dengan menggunakan sepakbola sebagai pintu masuk. Di Indonesia, tayangan sepakbola mancanegara merupakan salah satu program siaran televisi yang paling populer. Dalam event-event khusus seperti Piala Dunia atau Piala Eropa, ratingnya selalu melesat tinggi.

Rating yang hampir bisa dipastikan tinggi – dan secara otomatis mengerek iklan dengan angka fantastis –  ini yang membuat stasiun televisi berlomba-lomba membeli hak siarnya meskipun harganya terus melambung dari tahun ke tahun. Pada tahap selanjutnya, siaran langsung sepakbola membentuk apa yang disebut “budaya menonton” khususnya di kota-kota besar. Acara-acara nonton bareng dibuat di tempat-tempat strategis, berbagai fans club dibentuk, dan berbagai souvenir seperti jersey dan syal klub idola laris manis dijual.

Dari sana pembahasan kemudian berpindah mendiskusikan beberapa teori dalam kajian media untuk melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan dunia media penyiaran di Indonesia. Salah satu yang menarik adalah ketika Ade mencoba menghidupkan kembali perdebatan lawas para sarjana media di dekade 70-an mengenai imperialisme media dan budaya.  

Perdebatan tersebut berjalin-kelindan dengan doktrin “arus informasi yang bebas” yang menjadi doktrin negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan doktrin “arus informasi yang bebas dan seimbang” yang dipegang negara-negara berkembang.  Dalam doktrin “arus informasi yang bebas”, berbagai regulasi yang menghambat arus pemasaran barang (termasuk teknologi komunikasi dan informasi) dari negara-negara maju ke negara berkembang harus dihapuskan agar pasar tunggal bisa tercipta.

Televisi menjadi bernilai strategis dalam doktrin ini karena kemampuannya dalam menjangkau (dan mempengaruhi) publik jauh lebih besar dibanding dengan media cetak atau radio. Selain itu, dengan kemampuannya beroperasi sepanjang hari, ia hadir sebagai bagian keseharian dalam hidup penonton yang juga butuh untuk disuplai program siaran terus-menerus. Sebuah pasar yang sangat ideal.

Dalam konteks perkembangan televisi di Indonesia, tesis imperialisme media dan budaya berjalan sejak awal di mana ketika sebuah negara mulai memperkenalkan stasiun komersial atau swasta, pada dasarnya ia rentan terhadap pengaruh kepentingan asing. Narasi kerentanan segera bisa dideret: ketergantungan infrastruktur dan teknologi, ketergantungan akan program siaran, model manajemen stasiun televisi, berbagai standar pengelolaan televisi termasuk juga model penggunaan rating sebagai alat ukur. 

Ketika TVRI pertama kali didirikan, Soekarno menunjuk perusahaan NEC Jepang untuk menyediakan infrastruktur televisi dari peralatan transmitter, studio, sampai mobil unit.  Selain itu, ribuan pesawat televisi menjadi perangkat yang mulai membanjirinya pasar Indonesia. Data Biro Pusat Statistik menyebut bahwa di tahun 1970, terdapat 12.931 pesawat televisi dengan 11.166 diimpor dari Jepang (Philip Kitley, 2000:195).

Sementara itu dalam program siaran, format tayangan TVRI di tahun-tahun pertama mengadaptasi format televisi Amerika Serikat dan Inggris. Misalnya saja tayangan-tayangan seperti acara keagamaan, permainan, program memasak, tarian dan musik, serta peristiwa aktual (current affair). Philip Kitley (2000:49) menyebut bahwa di tahun 1972 sepertiga mata acara adalah film dan hampir semua film adalah impor serta menggunakan dialog dalam bahasa asing.

Berbagai program siaran TVRI ini juga serupa dengan apa yang muncul di televisi-televisi swasta yang berkembang bertahun-tahun kemudian. Dalam kondisi ini, para sarjana yang percaya dengan imperialisme media dan budaya melihat kekhawatiran akan adanya pengambilalihan kebudayaan (cultural takeover) yang berpengaruh pada berubahnya gaya hidup, norma, juga nilai-nilai dalam masyarakat di satu negara.  

Untuk mencapai kesimpulan adanya imperialisme media dan budaya yang dibawa oleh televisi-televisi di Indonesia, Ade sebenarnya terlihat ragu-ragu. Pada satu sisi ia memaparkan berbagai data bahwa dominasi program siaran asing hanya muncul di tahun-tahun pertama stasiun televisi (baik TVRI maupun televisi swasta lainnya) sebelum kemudian berganti dengan tayangan-tayangan lokal, di sisi lain, Ade juga menunjukkan data bahwa jumlah tayangan asing terus meningkat dari sisi kuantitas. Penjelasan semacam ini setidaknya diulang di tiga bagian (halaman 188, 206, dan 288).

Keraguan ini yang membawa Ade pada kesimpulan bahwa invasi produk-produk asing berjalan dengan cara yang baru dan tidak tunggal. Sayangnya penjelasan tentang imperialisme media yang “berlangsung dalam cara yang tak terbayangkan sebelumnya” tidak dielaborasi lebih jauh . Namun sebagaimana disebut di atas, ia bisa membuka debat tentang imperialisme media di era kontemporer. Perdebatan yang bisa jadi penting untuk melihat apakah hegemoni informasi tetap terjadi ketika perkembangan teknologi informasi memungkinkan arus informasi bisa mengalir “bebas dan seimbang” sebagaimana doktrin negara-negara berkembang di dekade 70-an. 

Pada akhirnya, buku ini menjadi sumbangan penting dalam khazanah kajian ekonomi politik media khususnya televisi di Indonesia. Di tengah kelangkaan buku-buku dengan tema tersebut, kekayaan data yang dipaparkan menjadi bekal penting untuk menelusuri sejarah perkembangan industri televisi di Indonesia. Transisi yang mulus dari disertasi yang akademis menjadi buku yang populer membuatnya ramah dibaca.

Dengan sumbangsih semacam itu, beberapa kesalahan ketik istilah yang muncul di beberapa halaman, bisa dimaafkan.

(Dimuat di rubrik resensi buku Jawa Pos 7 Agustus 2016)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>