Isi Siaran dan Keresahan Publik

(Dimuat di Jawa Pos, 25 Agustus 2016)

*Refleksi Hari Televisi Nasional 2016

Salah satu hari yang penting namun jarang diperingati dan direfleksikan adalah hari televisi nasional yang jatuh setiap 24 Agustus. Di tanggal ini 3 stasiun televisi lahir yaitu TVRI (1962), RCTI (1989), SCTV (1990).  Dalam sejarah media massa di Indonesia, televisi memiliki posisi yang penting. Ia menjadi media yang paling banyak diakses oleh masyarakat Indonesia.

Berdasarkan data dari Nielsen, kurang-lebih 95 % penduduk Indonesia menonton televisi. Angka ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan akses terhadap media-media lainnya. Ini artinya, televisi masih menjadi media yang berpengaruh bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia.

Dengan memanfaatkan frekuensi publik yang terbatas, kemampuan televisi untuk masuk ke ruang privat masyarakat justru menjadi semakin besar. Kekuatan visual – ditambah waktu intensitas penetrasi informasi yang banyak – yang dimiliki juga membuat televisi mampu mempengaruhi memori publik. Pengaruhnya jauh berbeda jika kita bandingkan misalnya, dengan media cetak. Pertanyaannya, apakah televisi hari ini masih memiliki semangat sebagaimana awal kemunculannya dulu?

Sejumlah Problem

Selain carut-marut struktur penyiaran yang ditandai dengan berlaratnya pembahasan revisi UU Penyiaran No 32 tahun 2002 yang sudah dimulai sejak 2009, ada sejumlah problem terkait isi siaran televisi yang selama ini menjadi keresahan publik.

Pertama, tayangan yang Jakarta-sentris. Problem ini berakar dari sistem penyiaran yang sentralistik dan tidak jalannya proyek Sistem Siaran Jaringan (SSJ). Konsekuensinya, tayangan televisi kita penuh dengan berita-berita dan isi yang didominasi dari Jakarta. Sebagai contoh, sampai saat ini kita terus disibukkan oleh berita mengenai pilkada DKI yang memanas. Persentase pemberitaannya bahkan terkadang jauh lebih banyak dibanding pilkada di daerah lain.

Contoh lain bisa kita lihat dalam siaran langsung beberapa sidang pembunuhan Mirna yang belakangan mendominasi percakapan di media sosial. Seorang kawan dari luar Jawa bahkan mengeluh karena teman-temannya sampai sibuk membicarakan berita terkait siaran langsung sidang pembunuhan tersebut. Dalam kondisi semacam ini, yang dirugikan tentu saja masyarakat Indonesia di luar Jakarta karena informasi yang mereka terima sering tidak relevan dengan apa yang mereka alami di daerah masing-masing.

Kedua, eksploitasi yang dilakukan pemilik televisi untuk kepentingan politik. Hiruk-pikuk pemilu 2014 yang ditandai keberpihakan stasiun televisi terhadap masing-masing calon presiden menyisakan efek negatif sampai saat ini di mana perpecahan opini di masyarakat semakin mengeras. Kita bisa melihat bahwa tidak ada perubahan berarti dalam tayangan politik di televisi. Yang ada justru semakin banyak iklan politik dan tayangan-tayangan partisan lainnya.

Tanpa bermaksud anti terhadap politik, pendidikan politik melalui televisi memang penting dilakukan. Namun tentu saja hal tersebut tetap harus berada dalam koridor regulasi – seperti Standar Program Siaran – dan tidak boleh merugikan kepentingan publik. Bagaimanapun juga publik berhak atas tayangan politik yang adil, berimbang, dan demokratis, bukan tayangan politik yang mereduksi demokrasi menjadi persoalan memilih figure politik.

Ketiga, tayangan yang masih mengeksploitasi kekerasan dan abai terhadap hak-hak warga khususnya kelompok minoritas. Riset Remotivi (2016) mengenai salah satu sinetron terpopuler menunjukkan bahwa konten kekerasan masih mendominasi dengan rata-rata adegan kekerasan fisik 1-3 menit. Hal ini tentu berbahaya jika disaksikan terus menerus oleh anak-anak, apalagi sinetron tersebut ditayangkan di jamprime time.

Dalam hal pengabaian terhadap kelompok minoritas, misalnya, bisa dilihat dari minimnya fasilitas tayangan yang membuat penyandang disabilitas bisa menyaksikan tayangan televisi dengan nyaman. UU Penyiaran sudah mengamanatkan bahwa tidak boleh ada diskriminasi terhadap siapapun. Ini artinya, televisi mesti mau berbenah untuk memberi ruang yang adil bagi kelompok-kelompok masyarakat sebagai warga negara.

Memperkuat Regulator dan TVRI

Dari silang-sengkarut tayangan televisi tersebut, butuh ketegasan regulator penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia, dalam mengatur isi siaran televisi. KPI adalah lembaga negara yang menjadi manifestasi kepentingan publik dalam mengelola dunia penyiaran di Indonesia. Dalam hal isi siaran, apa yang bisa kita lihat sampai saat ini adalah seringnya KPI menjadi macan tumpul.

KPI sering memberikan sanksi terhadap tayangan televisi yang melanggar aturan namun ironisnya sanksi-sanksi yang diberikan tidak memiliki efek jera. Pada titik ini, perubahan instrument sanksi bisa menjadi alat untuk memperkuat posisi tawar KPI ketika berhadapan dengan stasiun televisi yang melanggar aturan.

Tidak hanya dari sisi kelembagaan, dibutuhkan juga keberanian para komisioner KPI dalam melakukan terobosan. Selama ini, kesan yang muncul adalah para komisioner KPI takut ketika berhadapan dengan para pemilik media sehingga tidak berani menegur, apalagi memberikan sanksi, jika ada stasiun televisi yang melanggar.

Selain itu, TVRI mestinya bisa muncul sebagai alternatif dari dominasi televisi swasta. Sebagai media penyiaran publik, TVRI tidak berjalan dalam logika rating sebagaimana stasiun televisi lain. Poin tersebut membuatnya bisa leluasa membuat tayangan yang tidak sekadar memenuhi standar hiburan, tetapi lebih dari itu, yang berkualitas.

Dalam hal ini, butuh perubahan pola pikir yang mendasar dalam melihat dan memposisikan TVRI. Meski sudah berubah status, selama ini TVRI masih dianggap sebagai televisi pemerintah. Pandangan ini masih mengendap kuat tidak hanya di pemerintahan tetapi juga di masyarakat. Pola pikir semacam ini sangat merugikan karena selama TVRI masih dianggap sebagai subordinat dan alat propaganda pemerintah, ia tetap akan dikelola dengan setengah hati. Perubahan pola pikir ini harus terus-menerus dilakukan karena ia akan mempengaruhi tidak hanya pengelolaan, tetapi juga bagaimana masyarakat ikut menjaga dan merawat media ini.

Pada akhirnya, konten siaran televisi menjadi cermin bagi sistem penyiaran kita dari hulu ke hilir. Konten siaran yang masih penuh dengan masalah, mencerminkan bagaimana sistem penyiaran kita yang juga masih carut-marut. Butuh perbaikan yang komprehensif dari hulu ke hilir untuk memperbaiki sistem penyiaran yang pada akhirnya berujung pada kualitas tayangan televisi. Dan di hari televisi nasional, optimisme untuk melakukan perbaikan harus terus diapungkan.

Jawa Pos 25 Agustus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>