Solusi Krisis Media

13853590601286379608

  • Judul Buku : Media Kooperasi dan Kooperasi Media
  • Penulis : Dave Boyle
  • Penerjemah : Bosman Batubara
  • Penerbit : Insist Press, Yogyakarta
  • Cetakan : Oktober, 2013
  • Tebal : x + 105 halaman

Hanya ada dua hal yang mampu menyinari dunia : matahari di langit dan pers di bumi. Jika melihat kondisi hari ini ungkapan klasik yang pernah dikatakan Mark Twain tersebut mestinya direvisi. Alih-alih mencerahkan, media-media saat ini justru menjadi penyebab krisis wacana di ruang publik.

Rentetan kasus di negeri ini bisa kita ajukan sebagai contoh untuk melihat bagaimana krisis tersebut terjadi. Ketua umum Partai Demokrat SBY yang terus mengeluh karena dipojokkan media, televisi yang digunakan untuk kepentingan partai politik, media yang reaksioner dalam menanggapi kritikan dari luar, sampai ribut-ribut Jilbab Hitam beberapa saat lalu yang ternyata berawal dari dendam lama seorang mantan wartawan. Dari berbagai kasus, terpusatnya kepemilikan media di tangan segelintir pemodal bisa diajukan sebagai kambing hitam utama. Konsentrasi kepemilikan menyebabkan media menjadi penyebab media kemudian (di)identik(kan) dengan pemiliknya. Anggapan bahwa agenda media merupakan manifestasi perwujudan agenda pemilik modal menjadi tak terhindarkan. Continue reading

Media Kooperasi, Alternatif di Era Konglomerasi Media?

Dalam sebuah seminar nasional yang bertajuk ‘Tanggung Jawab Sosial Wartawan’ di Jakarta tahun 1985, Rosihan Anwar mengungkapkan kegalauannya mengenai masa depan pers di Indonesia. Katanya, ancaman terhadap pers masih akan terus berlanjut. Bukan lagi oleh otoritarianisme negara, melainkan oleh konsentrasi kepemilikan media. Terpusatnya kepemilikan media akan menyebabkan adanya monopoli opini dalam masyarakat.[1]

Bisa jadi, kekhawatiran ini muncul setelah melihat perkembangan industrialisasi media selama Orde Baru. Dekade 1980-an, pengalaman represi negara yang traumatik serta rendahnya jaminan keamanan membuat media hanya memiliki dua pilihan : kebebasan pers dengan martabat namun mengundang represi atau kepatuhan terhadap negara yang menawarkan kemakmuran. Pers dipaksa melakukan ekspansi dan diversifikasi produk yang menandai awal era modal dalam industri media di Indonesia. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) tidak sekadar menjadi bentuk kontrol negara atas media. SIUPP menjadi kunci utama perkembangan pasar media di Indonesia. Continue reading